Ahmad Sahroni Desak KPK Selidiki Karyawan yang Terlibat Pungli Rutan: Jangan Tebang Pilih!

Warta Ekonomi,quickq加速器在哪下 Jakarta -

Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Senin (15/1), mengatakan perkiraan nilai pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar.

Sebanyak 93 pegawai KPK diduga terlibat dalam praktik pungli di Rutan KPK. Albertina kemudian menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi. Albertina menyebut penerima terbesar mencapai Rp 504 juta.

Kasus ini pun lantas juga turut mengundang perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus Partai NasDem tersebut ingin seluruh oknum yang terlibat di dalam kasus pungli Rutan KPK, agar segera diusut tuntas.

“Kasus ini kan disinyalir sudah terjadi sejak 2018, itu berarti sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Makanya, saya minta KPK dan penegak hukum lainnya, agar memproses seluruh oknum pelaku yang terlibat. Baik itu yang masih bekerja di KPK, ataupun yang sudah tidak. Jangan sampai karena pegawai sendiri, jadi ada tebang pilih dalam kasus ini. Semuanya harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku,” ujar Sahroni dalam keterangan (17/1).

Lebih lanjut, menurut Sahroni, ketegasan KPK dalam menyelesaikan kasus ini akan sangat memperlihatkan komitmen KPK dalam memberantas segala bentuk penyelewengan, termasuk yang terjadi di internal instansinya. Karenanya, Sahroni ingin kasus ini bisa segera dituntaskan.

“KPK harus bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa, komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan suap itu memang tajam ke segala arah. Seperti situasi yang sedang dihadapkan pada saat ini, 93 pegawai internal, atau bahkan bisa lebih, terlibat pungli. Nilainya fantastis, milyaran. Bertahun-tahun tidak ketahuan. Nah, masyarakat kini sedang memantau, nih, tindakan tegas apa yang akan KPK lakukan? Apakah bisa KPK selesaikan ini tanpa drama?,” tambah Sahroni.

Oleh karena itu, Sahroni berharap langkah KPK dalam menghadapi situasi ini bisa tetap tegas dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor apa pun.

“Jadi KPK harus jawab seluruh keraguan-keraguan itu. No kompromi, meski ini melibatkan pegawai sendiri,” tutup Sahroni.