DPR: Demokrasi yang Matang Menuntut Kritik Konstruktif, Bukan Kekerasan terhadap Media

JAKARTA,quickq软件下载 DISWAY.ID- Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Riyono, mengungkapkan keprihatinannya atas serangkaian kasus kekerasan yang dialami oleh insan pers.

"Secara prinsip, saya pertama turut prihatin dan sekaligus juga ikut berbela sungkawa bagi teman-teman insan media yang hari ini kita melihat kejadian di Semarang, kawan-kawan kena pukul," katanya saat dikonfirmasi, Senin 7 April 2025.

BACA JUGA:Jurnalis Ditempeleng Ajudan Kapolri, Iwakum Minta Dewan Pers dan Komnas HAM Turun Tangan

BACA JUGA:Komandan Angkatan Darat Amerika Tewas di Gaza, 9 Jurnalis Kritis atas Serangan Israel

Ia menambahkan bahwa DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepolisian dan meminta agar kejadian-kejadian ini diusut tuntas.

"Pertama, tentu DPR akan meningkatkan pengawasan kinerja terhadap teman-teman kepolisian dan sekaligus juga meminta untuk mengusut secara tuntas kejadian yang menimpa teman-teman media," tegasnya.

Riyono juga menekankan bahwa ancaman terhadap media dan wartawan merupakan ancaman terhadap demokrasi.

"Ancaman kepada media dan kepada teman-teman wartawan itu adalah ancaman kepada demokrasi. Kita gak boleh demokrasi ini diisi dengan kekerasan ataupun juga dengan, apalagi sampai bersifat fisik," ujarnya.

BACA JUGA:Heboh Jurnalis Asing Wajib Miliki Surat Keterangan Polisi, Polri Tegas Membantah!

BACA JUGA:Jurnalis dan YouTuber Dunia Kaget: Tradisi 'Tanah Airku' Buat Alex Pastoor Merinding, Ole Sampai Terharu

Politisi PKS ini juga menyampaikan pentingnya demokrasi yang matang, yang tercermin dalam kedewasaan setiap pihak dalam memberikan kritik dan masukan secara konstruktif.

"Matangnya demokrasi itu adalah semakin matangnya kedewasaan semua pihak untuk menerapkan prinsip saling memberikan kritik dan masukan secara konstruktif," ucapnya

"Media menjadi pilar demokrasi yang penting untuk menjadi kontrol terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah, institusi, baik itu Polri atau yang lain," sambungnya.

Riyono menegaskan bahwa masyarakat perlu mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan institusi untuk memastikan terciptanya demokrasi yang sehat dan bebas dari kekerasan.