Belum Dapat Izin Dirikan TPS LN, KPU Akan Gunakan Pos Untuk Pemungutan Suara di Hong Kong dan Macau
JAKARTA,quickq官网ios下载 DISWAY.ID -Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa pemungutan suara untuk pemilih di Hong Kong dan Macau akan menggunakan via pos.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik saat dikonfirmasi, Rabu, 29 November 2023.
BACA JUGA:KPU Telusuri Dugaan Kebocoran DPT Pemilu 2024 yang Dibobol Hacker
Dia menjelaskan bahwa itu terjadi karena hingga saat ini, pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Macau belum mendapatkan izin terkait pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di area publik.
"Saat ini PPLN Hong Kong dan Macau sedang mengkonslidasikan ke Pengawas LN Hong Kong dan Macau terkait situasi ini," ujar Idham Holik.
"PPLN Hong Kong dan Macau juga akan melaporkan ke KPU RI terkait izin dari Pemerintah Beijin untuk pendirian TPS di area publik," sambungnya.
BACA JUGA:Kominfo Telusuri Penyebab Kebocoran Data KPU, Gandeng BSSN dan Polri
Meskipun begitu, tambah Idham, pihak KPU akan tetap mengkaji soal sistem pemilihan melalui pos lantaran bakal banyak kendala yang terjadi jika melalui metode tersebut.
"Nanti KPU akan kaji rancangan kebijakan pemungutan suara lewat pos untuk 164.691 orang (DPT Hong Kong dan Macau)," kata Idham.
"Kendalanya adalah potensinya surat suara tidak seratus persen sampai ke pemilih Hong Kong dan Makau yang mayoritas PMI (Pekerja Migran Indonesia), karena _post mail box_ (kotak surat pos) di rumah atau apartemen majikan PMI belum tentu dibuka dan terkadang majikan PMI tak memberikan surat suara pos ke pemilih PMI yang terdaftar dalam DPT tersebut," imbuhnya.
BACA JUGA:Bareskrim Selidiki Kasus Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Website KPU
Sebelumnya, KPU RI mengumumkan melalui media sosialnya bahwa Pemilu 2024 di Hong Kong dan Macau, 100 persen menggunakan pos.
Dalam pengumumannya itu, juga terdapat 8 poin terkait Informasi terbaru Pemilu 2024. Adapun poin-poin tersebut, yaitu:
1. Sejatinya pemilu 2024 akan dibuka TPS di beberapa lokasi untuk melayani pemilihan secara langsung.
- 1
- 2
- »
下一篇:Menjaga Harmoni Perbedaan, Termasuk Saat Ada yang Pindah Agama
相关文章:
- Daftar Kalori Kue Kering, 3 Butir Nastar Serupa Kalori Sepiring Nasi
- Niat Puasa Ramadan Bahasa Arab, Latin dan Terjemahnya
- Ilmuwan Asal India Hidup Dengan 5 Ginjal di Tubuhnya
- Prabowo: APBN 2025 Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan
- 7 Buah Penurun Darah Tinggi, Penderita Hipertensi Wajib Tahu
- Terowongan Silaturahim Jadi Simbol Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Natal 2024
- BMKG Ungkap Darurat La Nina, Awas Cuaca Ekstrem Hantam Indonesia Hingga April 2025
- Meski Jadi Tersangka, Hasto Tetap Fokus Kerja di PDIP, Said Abdullah: Kader Harus Taat Hukum!
- Buka Tabir Tewasnya Wartawan Yusuf, TPF Temui Penyidik
- FOTO: Kuil Nikko Toshogu, Jejak Sejarah dalam Kemegahan Arsitektur
相关推荐:
- 3 Barang Penting yang Jangan Sampai Ketinggalan Saat ke Luar Negeri
- Orang Jepang Tak Suka ke Luar Negeri, Cuma 17,5% Warga Punya Paspor
- OpenAI Lirik Teluk Persia, Punya Rencana Kembangkan Pusat Data Raksasa
- FOTO: Cita Rasa Dubba, Hidangan Penutup Sunnah Bagi Warga Yaman
- Polisi Ringkus Jakmania Pemukul Anak Menpora
- Satu Anggota Polsek Menteng Kena Patsus karena Minta THR ke Hotel
- Mantap, Menteri Imipas Copot 14 Petugas Buntut Pelanggaran di Lapas dan Rutan
- 390 Ribu Pengunjung Padati Ancol Selama Lebaran, Masih Ada Konser NDX AKA di Tanggal Ini
- Tim Hukum AMIN Sesalkan Penahanan Indra Charismiadji: Kasus Lama dan Tidak Bernilai Fantastis
- Mahasiswa UKI Ditemukan Tewas di Area Kampus, Polisi Lakukan Penyelidikan
- VIDEO: Tentang Al
- Soroti Pembangunan Pelindo II, FPPI Minta Sistem Outsourcing Dihapuskan
- Marak Penipuan dan Calo Tiket, Pemerintah Perketat Pengawasan Konser Musik
- 3 Ciri Kurma Palsu, Awas Salah Beli
- 4 Kebiasaan Penyebab Ingrown Hair, Asal Cukur Bulu Ketiak
- Ini Waktu Terbaik untuk Sahur agar Tak Cepat Lapar
- Singapura Bakal Perketat Aturan Bumbu Dapur
- Ini Profil Adik Ketua MPR RI yang Ditangkap KPK
- Ajukan Jaminan Utang Fiktif, Dirut hingga Manajer Keuangan Digelandang Polisi
- RUU SDA Perlu Dibuat Lebih Matang Lagi