APBN Utamakan Keputusan Politik, Pengamat Tidak Yakin Pembatasan BBM Bisa Berjalan Efektif
JAKARTA,quickq电脑版连不上 DISWAY.ID--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini saing silang pendapat soal pembatasan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut pernyataan Menko Marves Luhut, pemberlakukan kebijakan ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan kriterianya.
BACA JUGA:Silang Pendapat Menteri Jokowi Soal BBM Bersubsidi Akan Dibatasi Pada 17 Agustus, Begini Kata Menko Airlangga
BACA JUGA:Mulai 17 Agustus 2024 BBM Subsidi Siap Dibatasi, Cuma Mobil Ini yang Boleh Isi Bensin Pertalite
"Pertamina sudah menyiapkan, sekarang kita hanya berharap 17 Agustus nanti sudah bisa mulai," Ujar Luhut dilansir dari akun Instagram resminya pada Rabu 10 Juli 2024.
Bukan tanpa alasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2024 mengalami defisit yakni Rp7,3 triliun atau setara 0,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terlebih lagi, subsidi energi dalam juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Namun menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, rencana pembatasan BBM ini diragukan dapat berjalan secara efektif. Pasalnya, manajemen APBN cenderung lebih mengutamakan keputusan politik jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi.
BACA JUGA:BBM Pertalite Bakal Dibatasi Bulan Depan, Pertamina: 4,6 Juta Kendaraan Sudah Terdaftar
BACA JUGA:BPH Migas Gandeng Pemprov Maluku dan Papua Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran
"Manajemen APBN cenderung tidak disiplin dan objektif, dan lebih mengutamakan keputusan politik," Ujar Yayan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 13 Juli 2024.
Sementara itu, rencana pembatasan pemberian subsidi BBM ini sendiri sudah dibantah dengan tegas oleh Menko Airlangga Hartanto.
Menurut pernyataan Menko Airlangga, yang menjadi fokus utama Pemerintah saat ini adalah mencari cara untuk mengurangi kadar sulfur di udara.
BACA JUGA:BPH Migas Cek Kesiapan BBM Satu Harga di Wilayah Timur Indonesia
- 1
- 2
- »
(责任编辑:百科)
- FOTO: Turki Mulai Restorasi Kubah Hagia Sophia
- Viva, Brand Kosmetik Lokal yang Pertama Menautkan 'Made In Indonesia'
- Bisa Turunkan BB, Bolehkah Minum Lebih dari 3 Gelas Kopi per Hari?
- Uni Eropa Makin Dekat Hadirkan Dana Pertahanan, Jumlahnya Capai €150 M
- Kapan Waktu Terbaik Makan Pepaya?
- Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Ini Daftar 16 Tersangka Kasus PT Timah
- Waspadai 7 Hewan Ini, Sering Muncul saat Musim Hujan
- Jenazah Mekanik Helikopter Baharkam Polri Nyangkut di Bagan Nelayan, Jasad Pilot Masih Dicari
- Viral Kebun Binatang Sydney Tiru Suasana Kampung RI, Ada Konter Pulsa
- Bentengi Laporan Luhut, Muhammadiyah Pasang Badan untuk Haris Azhar dan Fatia
- Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Tersangka, PRIMA: Luhut Harusnya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi!
- 2 Korban Penyiksaan Oknum TNI di Papua Telah Dipulangkan, Sempat Dirawat di Puskesmas
- Menikmati Bandung Jauh dari Hiruk Pikuk Kota
- PKS Kawal Gugatan Sengketa Pemilu ke MK dan Dorong Hak Angket
- 4 Kebiasaan Sebelum Jam 9 yang Mendukung Turunnya Berat Badan
- Saran Pramugari ke Penumpang Takut Naik Pesawat: Latihan Pernapasan
- Sopir Rosalia Indah Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka
- Heru Mengkaji WFH Lokal untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun
- Hanya Tata Trotoar, DKI Siapkan Rp175 M
- Truk Terguling dan 1 Motor Terhimpit Peti Kemas Usai Terlibat Kecelakaan di Cilincing Jakut