Menteri ATR/BPN Usulkan Mafia Tanah Dimiskinkan, Bakal Gandeng Kapolri hingga PPATK

休闲 2025-06-15 02:00:41 58476

JAKARTA,quickq苹果下载地址 DISWAY.ID- Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan agar mafia tanah dimiskinkan dengan cara menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar memberikan efek jera.

Menteri ATR/BPN Usulkan Mafia Tanah Dimiskinkan, Bakal Gandeng Kapolri hingga PPATK

Menteri ATR/BPN Usulkan Mafia Tanah Dimiskinkan, Bakal Gandeng Kapolri hingga PPATK

BACA JUGA:Gantikan AHY, Nusron Wahid Doakan Mendiang Ani Yudhoyono saat Sertijab

Menteri ATR/BPN Usulkan Mafia Tanah Dimiskinkan, Bakal Gandeng Kapolri hingga PPATK

BACA JUGA:Wahai Presiden Prabowo, Rakyatmu Memohon Perhatianmu Tangani Kasus Mafia Tanah yang Dialami Guru Besar IPB

Menteri ATR/BPN Usulkan Mafia Tanah Dimiskinkan, Bakal Gandeng Kapolri hingga PPATK

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor ya kan tindak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024.

Oleh karena itu, Nusron mengaku pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA:AHY Resmikan Posko Satgas Anti Mafia Tanah di Kementerian ATR/BPN

BACA JUGA:Bongkar Praktik Gelap Mafia Tanah di Bandung, Menteri AHY: Kita Selamatkan Potensi Kerugian Lebih dari Rp3,6 Triliun

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

Dengan demikian, dia berharap mafia tanah benar-benar tidak ada lagi di Indonesia. Pasalnya, menurut dia persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat kecil yang haknya diserobot.

"Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun DPR, tidak kategori orang yang zalim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak," imbuhnya.

本文地址:http://www.kl-quickq.com/html/55d799145.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Jaga Etika Politik, PDI Perjuangan Tak Undang Partai Demokrat ke Puncak Peringatan Bulan Bung Karno

Kapan Pendaftaran Upacara 17 Agustus 2024 di IKN dan Jakarta? Cek Link dan Syaratnya

PDIP Intens Buka Komunikasi dengan Airlangga

Durian Diklaim Jadi Buah Singapura, Netizen Bingung Ditanam di Mana

Tingkat Kepuasan Masyarakat Tinggi, DPR RI Apresiasi Kinerja Polri

Dinkes DKI Antisipasi Flu Singapura di Sekolah, Waspadai Gejalanya

Jelang Muktamar, Konflik Warnai Internal PBNU VS PKB

Rusia Sebut Upaya Damai Putin Kerap Disabotase Politikus Uni Eropa

友情链接