会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres!

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

时间:2025-06-14 13:23:38 来源:quickq充值入口 作者:探索 阅读:285次

JAKARTA,quickq苹果版加速器 DISWAY.ID- Komisi II DPR RI bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0%.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, nantinya keputusan MK terhadap uji materi uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu akan dibahas dalam rapat pimpinan yang kemudian diproses di Komisi II selaku komisi yang membidangi urusan kepemiluan.

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

BACA JUGA:Begini Respons Golkar Soal Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Mendadak Banget!

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

BACA JUGA:Ada Andil Partai Gelora di Balik Putusan MK Soal Ambang Batas Dukungan Cakada, Bumerang Buat KIM Plus?

Komisi II DPR RI Bakal Bahas Putusan MK Soal Penghapusan Ambang Batas Capres

"Mekanismenya masuk nanti di rapim [rapat pimpinan], kemudian di bamus [badan musyawarah] dan itu ada di Komisi II. Jadi prosesnya nanti akan masuk di Komisi II" kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.

Puan menyebut, kemungkinan keputusan itu akan dibahas oleh Komisi II pada pekan ini.

"Ya, sepertinya akan ada agenda rapat-rapat di Komisi II terkait dengan hal itu," ucap dia.

Sebelumnya, MK menghapus presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan capres maupun cawapres karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

BACA JUGA:MK Hapus Presidential Threshold 20%, Partai Demokrat: Masyarakat Lebih Banyak Pilihan

BACA JUGA:Dasco Khawatir Fungsi Legislasi DPR Terganggu Jika Parliamentary Threshold Dihapus

Dengan adanya putusan tersebut, MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon capres dan cawapres.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

(责任编辑:时尚)

相关内容
  • Polri Blokir 10 Ribu Website Judi Online Sepanjang 2023
  • Presiden Prabowo Resmikan Groundbreaking 18 Gudang Polri dan Gudang Dryer Jagung
  • Bacaan Talbiyah Haji dan Umrah Lengkap dengan Artinya
  • Heboh Gugatan Anwar Usman di PTUN 'Dikabulkan', Kembali Duduki Ketua MK?
  • Wujudkan Usaha Berdaya Saing Lewat Kolaborasi di DSC Season 16
  • 5 Fakta Sapi 'Sultan' Termahal di Dunia, Sel Telur Dijual Rp4 M
  • KPU Sebut Hasil Yang Sudah Terinput di Aplikasi Sirekap Masih Perlu Perbaikan
  • Doa Mandi Sebelum Salat Idul Adha dan Tata Caranya
推荐内容
  • Strategi TKN Fanta Tingkatkan SDM Indonesia
  • Respon Ketum Golkar Soal Film Dirty Vote, Airlangga: Jangan Memperkeruh
  • Disambut Meriah Warga, Presiden Prabowo Tiba di Bengkayang untuk Panen Raya Jagung
  • Penipu Berkedok Taspen Dibekuk, Sistem Data Dipastikan Aman
  • Anies Baswedan Janji Revisi UU KPK Jika Terpilih Jadi Presiden RI
  • Cak Imin Tetap Antre Sebelum Nyoblos Pemilu 2024, Bareng Istri dan Anak