JAKARTA,quickq最新版官方下载 DISWAY.ID --Dalam rangka memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan secara efisien, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program-program yang tidak terlalu penting untuk ditiadakan. 

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat seremonial, salah satu contohnya adalah program studi banding ke luar negeri.

“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, saya minta efisiensi,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya pada Rabu 24 Oktober 2024.

BACA JUGA:Wapres Gibran Tinjau Proyek JSDP WIKA, Tekankan Rampung Tepat Waktu dan Berualitas Terbaik

BACA JUGA:Krista Exhibitions Siap Dukung Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia, dengan Gelar PRO AVL 2024

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo ini, Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa usulan Prabowo ini merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, studi banding, meskipun memiliki tujuan positif untuk memperluas wawasan dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, sering kali menjadi bahan kritik karena efektivitasnya dalam penerapan di lapangan masih dipertanyakan.

Bahkan, tidak jarang kegiatan tersebut dilihat lebih sebagai "tamasya" ketimbang suatu bentuk investasi strategis untuk memperbaiki tata kelola atau kebijakan yang lebih baik di Indonesia.

BACA JUGA:Perilaku Gen Z Beri Keuntungan Perbankan, Layanan Online Buat Tak Bergantung dengan Kantor Cabang

BACA JUGA:Pendidikan era Prabowo Fokus ke Bidang STEM, Siswa Diajari Matematika sejak TK?

“Dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan anggaran studi banding yang dianggap tidak relevan, tentu akan ada ruang yang lebih besar untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih prioritas,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 24 Oktober 2024.

Kendati begitu, Achmad juga meminta agar pihak-pihak yang terkait untuk mencermati perihal penghapusan program studi banding ini dari konteks yang lebih luas.

Menurutnya, meskipun pembatasan studi banding dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang signifikan, persoalan besar sebenarnya terletak pada struktur pemerintahan yang terlalu besar, atau yang sering disebut sebagai "kabinet obesitas.”

“Kabinet yang gemuk ini telah menciptakan beban keuangan yang tidak sedikit. Banyak kementerian dan lembaga yang mungkin fungsinya bisa digabungkan, tetapi justru tetap dipertahankan untuk kepentingan politik,” pungkas Achmad.

• 1
• 2
• »

• ·Kasus KDRT Anggota DPR BY Dilimpahkan ke Bareskrim
• ·Jakarta Sepi di Libur Panjang? Jangan Lupa Klaim Saldo Dana Kaget Ini
• ·Investasi Sentuh Rp9,8 Triliun, Produksi Migas Forel dan Terubuk Medco Bisa Sumbang 30 Ribu BOEPD
• ·Serius Akan Basmi Premanisme Berkedok Ormas, Terminal Sampai Parkir Liar Akan Diawasi
• ·Kursi 11A di Pesawat Disebut Terburuk, Window Seat tapi Tanpa Jendela
• ·Perdana, Mayapada Hadirkan Teknologi Bedah Robotik Lutut di Jatim
• ·BNN Gandeng Bobon Santoso Masak Dan Makan Besar 1.200 Potong Ayam
• ·Bukan Cuma Diblokir, Polisi Kejar Admin dan Anggota Grup Fantasi Sedarah di Facebook
• ·VIDEO: Benarkah saat Palestina Merdeka Dunia Akan Kiamat?
• ·Kisruh Ijazah Palsu Jokowi, AMMI Desak Polisi Tangkap Pihak Penyebar Hoaks
• ·Anjlok Rp20 Ribu, Emas Antam Dibanderol Rp1.871.000 per Gram pada 17 Mei 2025
• ·Jakarta Sepi di Libur Panjang? Jangan Lupa Klaim Saldo Dana Kaget Ini
• ·FOTO: Berburu Kedamaian Lewat Tadarus di Masjid Perahu Tebet
• ·5 Tahun Berturut
• ·Tambah Modal Jumbo, Bali Towerindo Teken Perjanjian Fasilitas Kredit dengan Bank Mandiri
• ·Platform Bursa Kripto BROGX Bangun Keamanan dengan Sistem Berlapis, Mulai dari Cold Wallet hingga AI