Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam sektor transportasi nasional sebagai upaya memperkuat transparansi, efisiensi, dan koordinasi lintas sektor.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Ernita Titis Dewi, mengatakan beberapa langkah digitalisasi yang tengah dikembangkan, termasuk sistem e-tiket, pemantauan armada secara real-time, serta integrasi platform data lintas sektoral.
Adapun inisiatif ini dirancang untuk menciptakan layanan transportasi yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kemenhub telah menyusun langkah signifikan dalam transformasi digital untuk memajukan layanan transportasi, seperti peluncuran sistem e-tiket, pemantauan armada secara real-time, dan platform data lintas sektoral yang terintegrasi sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan terkait," ujar Titis dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga: Pagu Anggaran Kemenhub 2025 Naik Jadi Rp26,24 Triliun
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono mengatakan Kemenhub mendorong adanya sinergi untuk mendorong transformasi trasnformasi khususnya sektor kereta api.
“Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci dalam mewujudkan ekosistem transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam Investor Gathering bertajuk “Potensi Investasi Sektor Perkeretaapian di Indonesia”, dikutip Jumat (30/5/2025).
Allan juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung integrasi antarmoda serta pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi jangka panjang sektor perkeretaapian.
Baca Juga: Lebih Aman dan Ramah Lingkungan, Kereta Api jadi Pilihan Strategis untuk Angkut Komoditas B3
Sementara itu, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, menekankan pentingnya skema investasi kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi beban fiskal negara
“Sesuai arahan dari Presiden Prabowo, proyek-proyek infrastruktur transportasi saat ini diupayakan dapat terealisasi dengan tidak membebani APBN atau APBD,” ujarnya.